Gerakan Opensource untuk Indonesia, menurut saya lebih dari gerakan idealis atau simbolis soal piranti lunak saja. Gerakan Opensource adalah gerakan yang lebih dapat membangun kemandirian. Gerakan seperti ini di negara-negara yang sama kondisinya seperti Indonesia, seperti di Amerika Latin dan bahkan beberapa negara Eropa dan China, didukung oleh pemerintah sepenuhnya. Pemerintah menjadi investor utama, karena kesadaran para pemimpinnya soal kemandirian dan ketergantungan teknologi, terutama piranti lunak. Ketika telah hadir pengembangan sistem operasi oleh anak negeri, seharusnya semua pihak yang bersangkutan (semua stake holder) ikut berpartisipasi agar pengembangannya lebih cepat dengan: menggunakan, menyebarkan, memberi dukungan permodalan, dan banyak cara lagi yang lebih memberdayakan para pengembang lokal tersebut. Mari kita simak pengalaman negara lain, apa saja yang mereka lakukan?
Monday, January 4. 2010
IGOS: Mulai Saja dari OpenOffice!
Brazilia
Negara Amerika Latin ini termasuk garda depan negara-negara yang pemerintahnya mendukung Opensource. Pemerintah Brazil termasuk pendukung resmi utama gerakan Opensource di negaranya. Vendor-vendor piranti lunak berbayar mencoba mengaburkan kenyataan bahwa salah satu keunggulan piranti lunak Opensource, selanjutnya akan saya sebut FOSS (Free Open Source Software), adalah Total Cost of Ownership (TCO), Total Biaya Kepemilikan (TBK). Pemerintah Brazil menyadari hal ini, jika menghitung maka TBK juga akan mengangkut sekian komponen lain terutama: biaya pelatihan, biaya upgrade, biaya jaminan keamanan, biaya dukungan implementasi, jika kita menggunakan Microsoft Windows maka itu juga akan menyangkut biaya semua lisensi bukan hanya sistem operasinya tetapi juga semua piranti lunak lain yang dibutuhkan di dalamnya. Sebutlah piranti lunak yang paling utama dalam komputasi desktop: Office Suite.
Dalam banyak hal Brazilia memiliki banyak kemiripan negara dengan Indonesia. Negara tropis dengan jumlah penduduk besar, lahir dari penjajahan dan berbentuk republik demokratis. Tetapi Persiden terpilih Brazil tahun 2003, pemimpin Partai Buruh, Lula da Silva, punya komitmen tinggi terhadap Opensource, dimana beberapa kota dan negara bagian sudah sukses menerapkan penggunaan Opensource. Pemerintahan Lula da Silva, mendorong gerakan Opensource dengan memberikan dana pengembangan sampai 2,1 juta dollar melalui kementrian sains dan teknologi untuk riset Opensource, mempromosikan penggunaan Opensource di lingkungan pemerintahan, mengadakan pelatihan sejumlah besar pegawai pemerintahan pada implementasi dan manajemen platform Opensource di lingkungan pemerintahan. Beberapa kementrian benar-benar menunjukkan komitmennya dengan mengubah web server-nya ke Opensource sebagai bentuk impementasi dan dukungannya.
Meskipun banyak yang masih menghambat dan tak terjangkau dalam implementasi lapangannya, tapi gerakan Opensource Brazil sudah menikmati cukup keuntungan fundamental dan politis dalam pegembangannya. Di Brazil juga ada perusahaan distribusi Linux kelas dunia yang cukup disegani seperti Connectiva yang saat ini setelah merger dengan Mandrake (distro Linux asal Prancis) menjadi Mandriva. Komitmen gerakan Opensource ini memang dijadikan salah satu komponen anti kapitalisme, anti monopoli dan anti penjajahan oleh partai Kiri Lula da Silava, yang terpilih kembali sebagai Presiden pada tahun 2006. Tak pelak lagi, bagi saya aksi pemerintah Brazil ini ini bisa dijadikan inspirasi bagi negara-negara berkembangan lainnya. Sebagai catatan, pendapatan per kapita Brazil masih digolongkan rendah dengan tingkat pemerataan yang timbang dan angka kemiskinan sekita 30% pada tahun-tahun 2003-an, tetapi itu adalah yang tertinggi di antara banyak negara-negara Amerika Latin lainnya.
Venezuela
Diantara negara-negara yang saya kagumi pemimpinnya adalah Venezuela. Di negara kaya minyak ini, tahun 2004 sebuah dekrit yang memerintahkan seluruh instansi pemerintah untuk berpindah ke Opensource dikumandangkan oleh Presiden Hugo Chavez sendiri. Hambatan besarnya adalah Microsoft, yang sudah memenangkan kontrak jangka panjang dengan pemerintah sebelum dekrit itu dicanangkan.
Presiden Hugo Chaves menggambarkan kebijakannya secara lebih ideologis sebagai: prinsip kemandirian sains nasional, dimana tak ada ketergantungan kepada piranti lunak tertentu. Jika ilmu pengetahuan tak dimiliki siapapun, maka intelectual property adalah jebakan neo-liberalisme.
Saya sendiri memandang soal hak cipta ini diterapkan pada konteksnya, jadi tak bisa dipukul rata untuk semua produk piranti lunak sampai dengan karya seni seperti musik, seni tari, lukisan, film dsb. Namun Opensource di pemerintahan Venezuela menjadi cepat karena top down dari pimpinan tertinggi negara ke seluruh aparatnya. Secara apapun, percepatan kemandirian dengan cara begini mestinya menjadi luar biasa.
Kota Munich
Ini adalah sebuah kota, bukan negara atau negara bagian atau propinsi, tapi dengan berani mendeklarasikan diri untuk migrasi 14.000-an komputer yang digunakan pemerintah ke Opensource, GNU/Linux. Rencana migrasi ini sampai dapat memperpendek liburan bos Microsoft Steve Balmer di Swiss, untuk terbang ke Munich demi melobi pemerintah kota Munich.
Dari tawar-menawar yang tak membuat pemerintah Munich bergoyang, ternyata di kemudian hari, beda biaya yang harus dikeluarkan pemerintah Munich untuk membeli semua lisensi yang diperlukannya dari Microsoft untuk keperluan komputasinya dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar dukungan IBM terhadap rencana Opensource-nya tak terlalu signifikan. Tapi ini adalah sebuah gebrakan besar. Karena kemudian pemerintah Munich bisa mendorong kemandirian vendor lokal, pengembangan piranti lunak berbasis Opensource lokal, menekan biaya pelatihan, update dan upgrade piranti lunak, penerapan prosedur keamanan, riset dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan khusus dsb. Yang paling penting, adalah melepaskan diri dari ketergantungan pada penyedia piranti lunak tunggal yang tertutup. Ditinjau dari pembiayaan, kemandirian dan aspek keamanan, ketergantungan ini sangat tidak bijak.
RRC
Jika pemerintah lain, terutama mendasarkan gerakan Opensource-nya kepada TBK, maka pemerintah Republik Rakyat China, sudah jauh melampauinya dengan kebutuhan yang lebih tinggi. Selain TBK, juga dan terutama yang paling penting adalah aspek kemandirian dan kerahasiaan. Dengan menyerahkan pada sebuah vendor non-China, berarti juga membuka kemungkinan penyusupan hal-hal yang tidak diinginkan pemerintah China untuk diketahui pihak lain mengenai kerahasiaan negara.
Pemerintah China, mendorong pengembang lokal dan bahkan bekerjasama dengan musuh lama di waktu lalu (secara budaya, bahkan pernah berperang) yaitu Jepang dan Korea Selatan mengembangkan perangkat lunak Opensource untuk kepentingan masing-masing. Pemerintah China mewajibkan seluruh komputasi pemerintahan harus berbasis apa yang ditentukan pemerintah, dan itu adalah piranti lunak hasil pengembang lokal berbasis Opensource yang didukung pemerintah, dan secara hak cipta, bebas dan mandiri dari vendor asing.
Bagaimana dengan Indonesia?
Sudah lima tahun gerakan Opensource Indonesia dicanangkan sebagai IGOS (Indonesia Go Open Source), tapi penetrasi Opensource di lingkungan pemerintahan Indonesia sendiri masih sangat rendah. Yang lebih menggelikan, dengan TBK Opensource yang relatif rendah pun, ternyata biaya implementasinya masih terus dikorupsi, dimana biaya pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan lanjut digelembungkan melebihi piranti lunak propietary. Akibatnya penyusun anggaran dan para pembuat kebijakan tak melihat TBK Opensource sebagai hal yang komparatif, ditambah dengan kurangnya pengenalan dan pengetahuan para pembuat kebijakan sendiri.
Boss Microsoft pernah datang ke Indonesia, dan disambut bak pembesar yang membawa solusi teknologi mutakhir terbaik buat Indonesia. Pembesar kita menyempatkan menyambutnya. Sementara penyeru gerakan Opensource paling lantang Richard M. Stallman (RMS), beberapa kali datang ke Indonesia, tapi atas undangan komunitas. Apa bedanya selain soal penyambutan? RMS memberikan pengenalan, motivasi dan pencerahan soal gerakan Free Software Movement, sementara boss Microsoft memberikan gimmick salesman dan janji diskon, asal beli sekian dan sekian
. Saat ini mengadopsi Opensource saja ke dalam kurikulum pendidikan masih terbentur banyak kendala. Umumnya kendala-kendala pada level kebijakan tersebut adalah: kurangnya pengetahuan tentang Opensource dan ketakpedulian. Sementara kendala di lapangan bisa berupa: kurangnya pengenalan, sulitnya mengubah kebiasaan, keterasingan jika menggunakan Opensource dan lebih banyak adalah ketakpedulian.
Komunitas adalah salah satu kunci pintu pengembangan Opensource dan penyebaran penggunaannya. Di banyak negara, hal ini memang sering membutuhkan peran serta pemerintah, dalam bentuk kebijakan yang memihak. Pemihakan pada Opensource ini harusnya adalah sebuah keniscayaan bagi negara seperti Indonesia ini. Keniscayaan ini pada tingkat mikro adalah penggunaan Opensource sebagai bagian dari perluasan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT), penurunan biaya-biaya pelatihan, pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan lanjut. Pada tingkat makro adalah kesadaran, tumbuhnya kemandirian, lepasnya ketergantungan, penghematan devisa, pemberdayaan ekonomi mikro dengan intensitas penggunaan ICT, tumbuh dan kembangnya vendor-vendor lokal pengembang dan penyedia dukungan piranti lunak Opensource (FOSS).
IGOS tak gagal, hanya belum berhasil. Saya menghormati setiap ide, dukungan kepada dan hasil IGOS. IGOS telah membuktikan diri tak tinggal diam. Ada banyak distro Linux terdaftar dan lahir di IGOS. Ada beberapa solusi komputasi desktop di IGOS. Kurang banyak, memang, tapi ada. Yang membuat memble IGOS adalah (harusnya) pendukung utama IGOS, yaitu pemerintah. Tapi sebagaimana selalu begitu, reformasi atau tak reformasi, demokratis atau tak demokratis, negara kaya atau miskin, memang butuh kecerdasan sosial dan visi yang kuat dari para pemimpin. Venezuela, Brazil, Malaysia (MSC itu visi heroik bagi saya) dan negara tak butuh reformasi atau demokrasi (seperti Singapore dan RRC) sudah jauh di depan Indonesia. IGOS: Quo Vadis?
Dari yang Kecil-kecillah ...
Sudah terlalu banyak rumusan dan resep-resep bagus yang disodorkan LIPI dan kementrian riset dan teknologi sendiri, tapi lahir menjadi kebijakan: diundangkan misalnya, masih entah kapan. Saat ini, pada banyak sekolah menengah sudah diwajibkan memiliki komputer sendiri dan dibawa ke sekolah. Barangkali dengan makin baiknya infrastruktur internet dan makin terjangkaunya harga komputer jinjing sekelas Netbook, hal ini bukan menjadi barang mewah lagi tapi barang sekunder. Sayang jika ini tak dibarengi dengan pengenalan piranti lunak berbasis Opensource. Utamanya karena masih hebatnya pembajakan, kurangnya penghargaan tentang hak cipta, jauhnya dari kesadaran soal kemandirian, kebiasaan dan kemalasan.
Karena saat ini pun masih jauhnya terminal umum seperti warnet dari Opensource, karena soal pragmatis saja: pengguna asing dengan Opensource dan merasa tak bisa kerja jika tak dengan piranti lunak berbayar tertentu. Baiklah jika memang kenyataannya di pasaran vendor perangkat keras masih memberikan sistem operasi sebagai bagian dari paket penjualannya. Belum ada aturan yang melarang bundel seperti itu.
Jadi yang paling sederhana adalah soal kebiasaan. Dan jika diperas lagi kebiasaan itu adalah soal penggunaan OpenOffice saja. Pada OpenOffice juga tersedia di platform Windows. Menurut saya jika terbiasa menggunakan OpenOffice dalam waktu lama, kemudian diubah sistem operasinya, tak akan ada hentakan perubahan lingkungan yang mengagetkan. Jika format yang digunakan dalam tugas-tugas para pejar dan mahasiswa, dalam pertukaran dokumen di lingkungan pemerintah tidak menggunakan format propietary misal:doc. Pertanyaan selanjutnya, jika kita berhenti menggunakan format .doc, apakah berarti kita tak dapat membuka lagi format tersebut? Tentu saja tidak. Penghentian penggunaan itu untuk ke depan. Format tersebut masih dapat kita baca dan sunting menggunakan OpenOffice.
Pada hemat saya, gerakan Opensource, bisa memulainya tanpa harus menampilkan Linux di tahap awal. Yang tak kalah penting harusnya adalah piranti lunak pengolah kata dan teman-temannya: Office Suite. dan karena itulah OpenOffice harus mendapat tempat pertama sebelum Linux. Salah satu pendulang uang paling keras dari Microsoft adalah Office Suite. Jadi kalau pun Windows sudah hadir begitu saja di bundel dengan netbook, setidaknya pengolah kata-nya bukan bajakan MS Office 2007. Dan tak bijak juga membeli pengolah kata yang harganya lebih mahal dari sistem operasinya sendiri.
Negara Amerika Latin ini termasuk garda depan negara-negara yang pemerintahnya mendukung Opensource. Pemerintah Brazil termasuk pendukung resmi utama gerakan Opensource di negaranya. Vendor-vendor piranti lunak berbayar mencoba mengaburkan kenyataan bahwa salah satu keunggulan piranti lunak Opensource, selanjutnya akan saya sebut FOSS (Free Open Source Software), adalah Total Cost of Ownership (TCO), Total Biaya Kepemilikan (TBK). Pemerintah Brazil menyadari hal ini, jika menghitung maka TBK juga akan mengangkut sekian komponen lain terutama: biaya pelatihan, biaya upgrade, biaya jaminan keamanan, biaya dukungan implementasi, jika kita menggunakan Microsoft Windows maka itu juga akan menyangkut biaya semua lisensi bukan hanya sistem operasinya tetapi juga semua piranti lunak lain yang dibutuhkan di dalamnya. Sebutlah piranti lunak yang paling utama dalam komputasi desktop: Office Suite.
Dalam banyak hal Brazilia memiliki banyak kemiripan negara dengan Indonesia. Negara tropis dengan jumlah penduduk besar, lahir dari penjajahan dan berbentuk republik demokratis. Tetapi Persiden terpilih Brazil tahun 2003, pemimpin Partai Buruh, Lula da Silva, punya komitmen tinggi terhadap Opensource, dimana beberapa kota dan negara bagian sudah sukses menerapkan penggunaan Opensource. Pemerintahan Lula da Silva, mendorong gerakan Opensource dengan memberikan dana pengembangan sampai 2,1 juta dollar melalui kementrian sains dan teknologi untuk riset Opensource, mempromosikan penggunaan Opensource di lingkungan pemerintahan, mengadakan pelatihan sejumlah besar pegawai pemerintahan pada implementasi dan manajemen platform Opensource di lingkungan pemerintahan. Beberapa kementrian benar-benar menunjukkan komitmennya dengan mengubah web server-nya ke Opensource sebagai bentuk impementasi dan dukungannya.
Meskipun banyak yang masih menghambat dan tak terjangkau dalam implementasi lapangannya, tapi gerakan Opensource Brazil sudah menikmati cukup keuntungan fundamental dan politis dalam pegembangannya. Di Brazil juga ada perusahaan distribusi Linux kelas dunia yang cukup disegani seperti Connectiva yang saat ini setelah merger dengan Mandrake (distro Linux asal Prancis) menjadi Mandriva. Komitmen gerakan Opensource ini memang dijadikan salah satu komponen anti kapitalisme, anti monopoli dan anti penjajahan oleh partai Kiri Lula da Silava, yang terpilih kembali sebagai Presiden pada tahun 2006. Tak pelak lagi, bagi saya aksi pemerintah Brazil ini ini bisa dijadikan inspirasi bagi negara-negara berkembangan lainnya. Sebagai catatan, pendapatan per kapita Brazil masih digolongkan rendah dengan tingkat pemerataan yang timbang dan angka kemiskinan sekita 30% pada tahun-tahun 2003-an, tetapi itu adalah yang tertinggi di antara banyak negara-negara Amerika Latin lainnya.
Venezuela
Diantara negara-negara yang saya kagumi pemimpinnya adalah Venezuela. Di negara kaya minyak ini, tahun 2004 sebuah dekrit yang memerintahkan seluruh instansi pemerintah untuk berpindah ke Opensource dikumandangkan oleh Presiden Hugo Chavez sendiri. Hambatan besarnya adalah Microsoft, yang sudah memenangkan kontrak jangka panjang dengan pemerintah sebelum dekrit itu dicanangkan.
Presiden Hugo Chaves menggambarkan kebijakannya secara lebih ideologis sebagai: prinsip kemandirian sains nasional, dimana tak ada ketergantungan kepada piranti lunak tertentu. Jika ilmu pengetahuan tak dimiliki siapapun, maka intelectual property adalah jebakan neo-liberalisme.
Saya sendiri memandang soal hak cipta ini diterapkan pada konteksnya, jadi tak bisa dipukul rata untuk semua produk piranti lunak sampai dengan karya seni seperti musik, seni tari, lukisan, film dsb. Namun Opensource di pemerintahan Venezuela menjadi cepat karena top down dari pimpinan tertinggi negara ke seluruh aparatnya. Secara apapun, percepatan kemandirian dengan cara begini mestinya menjadi luar biasa.
Kota Munich
Ini adalah sebuah kota, bukan negara atau negara bagian atau propinsi, tapi dengan berani mendeklarasikan diri untuk migrasi 14.000-an komputer yang digunakan pemerintah ke Opensource, GNU/Linux. Rencana migrasi ini sampai dapat memperpendek liburan bos Microsoft Steve Balmer di Swiss, untuk terbang ke Munich demi melobi pemerintah kota Munich.
Dari tawar-menawar yang tak membuat pemerintah Munich bergoyang, ternyata di kemudian hari, beda biaya yang harus dikeluarkan pemerintah Munich untuk membeli semua lisensi yang diperlukannya dari Microsoft untuk keperluan komputasinya dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar dukungan IBM terhadap rencana Opensource-nya tak terlalu signifikan. Tapi ini adalah sebuah gebrakan besar. Karena kemudian pemerintah Munich bisa mendorong kemandirian vendor lokal, pengembangan piranti lunak berbasis Opensource lokal, menekan biaya pelatihan, update dan upgrade piranti lunak, penerapan prosedur keamanan, riset dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan khusus dsb. Yang paling penting, adalah melepaskan diri dari ketergantungan pada penyedia piranti lunak tunggal yang tertutup. Ditinjau dari pembiayaan, kemandirian dan aspek keamanan, ketergantungan ini sangat tidak bijak.
RRC
Jika pemerintah lain, terutama mendasarkan gerakan Opensource-nya kepada TBK, maka pemerintah Republik Rakyat China, sudah jauh melampauinya dengan kebutuhan yang lebih tinggi. Selain TBK, juga dan terutama yang paling penting adalah aspek kemandirian dan kerahasiaan. Dengan menyerahkan pada sebuah vendor non-China, berarti juga membuka kemungkinan penyusupan hal-hal yang tidak diinginkan pemerintah China untuk diketahui pihak lain mengenai kerahasiaan negara.
Pemerintah China, mendorong pengembang lokal dan bahkan bekerjasama dengan musuh lama di waktu lalu (secara budaya, bahkan pernah berperang) yaitu Jepang dan Korea Selatan mengembangkan perangkat lunak Opensource untuk kepentingan masing-masing. Pemerintah China mewajibkan seluruh komputasi pemerintahan harus berbasis apa yang ditentukan pemerintah, dan itu adalah piranti lunak hasil pengembang lokal berbasis Opensource yang didukung pemerintah, dan secara hak cipta, bebas dan mandiri dari vendor asing.
Bagaimana dengan Indonesia?
Sudah lima tahun gerakan Opensource Indonesia dicanangkan sebagai IGOS (Indonesia Go Open Source), tapi penetrasi Opensource di lingkungan pemerintahan Indonesia sendiri masih sangat rendah. Yang lebih menggelikan, dengan TBK Opensource yang relatif rendah pun, ternyata biaya implementasinya masih terus dikorupsi, dimana biaya pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan lanjut digelembungkan melebihi piranti lunak propietary. Akibatnya penyusun anggaran dan para pembuat kebijakan tak melihat TBK Opensource sebagai hal yang komparatif, ditambah dengan kurangnya pengenalan dan pengetahuan para pembuat kebijakan sendiri.
Boss Microsoft pernah datang ke Indonesia, dan disambut bak pembesar yang membawa solusi teknologi mutakhir terbaik buat Indonesia. Pembesar kita menyempatkan menyambutnya. Sementara penyeru gerakan Opensource paling lantang Richard M. Stallman (RMS), beberapa kali datang ke Indonesia, tapi atas undangan komunitas. Apa bedanya selain soal penyambutan? RMS memberikan pengenalan, motivasi dan pencerahan soal gerakan Free Software Movement, sementara boss Microsoft memberikan gimmick salesman dan janji diskon, asal beli sekian dan sekian
. Saat ini mengadopsi Opensource saja ke dalam kurikulum pendidikan masih terbentur banyak kendala. Umumnya kendala-kendala pada level kebijakan tersebut adalah: kurangnya pengetahuan tentang Opensource dan ketakpedulian. Sementara kendala di lapangan bisa berupa: kurangnya pengenalan, sulitnya mengubah kebiasaan, keterasingan jika menggunakan Opensource dan lebih banyak adalah ketakpedulian.Komunitas adalah salah satu kunci pintu pengembangan Opensource dan penyebaran penggunaannya. Di banyak negara, hal ini memang sering membutuhkan peran serta pemerintah, dalam bentuk kebijakan yang memihak. Pemihakan pada Opensource ini harusnya adalah sebuah keniscayaan bagi negara seperti Indonesia ini. Keniscayaan ini pada tingkat mikro adalah penggunaan Opensource sebagai bagian dari perluasan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT), penurunan biaya-biaya pelatihan, pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan lanjut. Pada tingkat makro adalah kesadaran, tumbuhnya kemandirian, lepasnya ketergantungan, penghematan devisa, pemberdayaan ekonomi mikro dengan intensitas penggunaan ICT, tumbuh dan kembangnya vendor-vendor lokal pengembang dan penyedia dukungan piranti lunak Opensource (FOSS).
IGOS tak gagal, hanya belum berhasil. Saya menghormati setiap ide, dukungan kepada dan hasil IGOS. IGOS telah membuktikan diri tak tinggal diam. Ada banyak distro Linux terdaftar dan lahir di IGOS. Ada beberapa solusi komputasi desktop di IGOS. Kurang banyak, memang, tapi ada. Yang membuat memble IGOS adalah (harusnya) pendukung utama IGOS, yaitu pemerintah. Tapi sebagaimana selalu begitu, reformasi atau tak reformasi, demokratis atau tak demokratis, negara kaya atau miskin, memang butuh kecerdasan sosial dan visi yang kuat dari para pemimpin. Venezuela, Brazil, Malaysia (MSC itu visi heroik bagi saya) dan negara tak butuh reformasi atau demokrasi (seperti Singapore dan RRC) sudah jauh di depan Indonesia. IGOS: Quo Vadis?
Dari yang Kecil-kecillah ...
Sudah terlalu banyak rumusan dan resep-resep bagus yang disodorkan LIPI dan kementrian riset dan teknologi sendiri, tapi lahir menjadi kebijakan: diundangkan misalnya, masih entah kapan. Saat ini, pada banyak sekolah menengah sudah diwajibkan memiliki komputer sendiri dan dibawa ke sekolah. Barangkali dengan makin baiknya infrastruktur internet dan makin terjangkaunya harga komputer jinjing sekelas Netbook, hal ini bukan menjadi barang mewah lagi tapi barang sekunder. Sayang jika ini tak dibarengi dengan pengenalan piranti lunak berbasis Opensource. Utamanya karena masih hebatnya pembajakan, kurangnya penghargaan tentang hak cipta, jauhnya dari kesadaran soal kemandirian, kebiasaan dan kemalasan.
Karena saat ini pun masih jauhnya terminal umum seperti warnet dari Opensource, karena soal pragmatis saja: pengguna asing dengan Opensource dan merasa tak bisa kerja jika tak dengan piranti lunak berbayar tertentu. Baiklah jika memang kenyataannya di pasaran vendor perangkat keras masih memberikan sistem operasi sebagai bagian dari paket penjualannya. Belum ada aturan yang melarang bundel seperti itu.
Kita mulai dari hal yang sederhana. Sebenarnya apa yang dibutuhkan pada komputasi desktop? Sebuah sistem operasi yang memungkinkan komputer tersebut digunakan. Apa yang paling sering dipakai atau harus ada? Setidaknya adalah Office Suite, piranti lunak untuk menulis, membuat presentasi, membuat spreadsheet dan database sederhana. Dengan kebutuhan ini pun, orang sudah membayar jauh lebih mahal dari sistem operasinya atau harus membajak jika memaksakan menggunakan Office Suite berbayar. Apakah tak ada yang gratis dan Opensource? Ada, Openoffice. Kenapa tak digunakan? Soal kebiasaan (lagi-lagi).
Jadi yang paling sederhana adalah soal kebiasaan. Dan jika diperas lagi kebiasaan itu adalah soal penggunaan OpenOffice saja. Pada OpenOffice juga tersedia di platform Windows. Menurut saya jika terbiasa menggunakan OpenOffice dalam waktu lama, kemudian diubah sistem operasinya, tak akan ada hentakan perubahan lingkungan yang mengagetkan. Jika format yang digunakan dalam tugas-tugas para pejar dan mahasiswa, dalam pertukaran dokumen di lingkungan pemerintah tidak menggunakan format propietary misal:doc. Pertanyaan selanjutnya, jika kita berhenti menggunakan format .doc, apakah berarti kita tak dapat membuka lagi format tersebut? Tentu saja tidak. Penghentian penggunaan itu untuk ke depan. Format tersebut masih dapat kita baca dan sunting menggunakan OpenOffice.
Pada hemat saya, gerakan Opensource, bisa memulainya tanpa harus menampilkan Linux di tahap awal. Yang tak kalah penting harusnya adalah piranti lunak pengolah kata dan teman-temannya: Office Suite. dan karena itulah OpenOffice harus mendapat tempat pertama sebelum Linux. Salah satu pendulang uang paling keras dari Microsoft adalah Office Suite. Jadi kalau pun Windows sudah hadir begitu saja di bundel dengan netbook, setidaknya pengolah kata-nya bukan bajakan MS Office 2007. Dan tak bijak juga membeli pengolah kata yang harganya lebih mahal dari sistem operasinya sendiri.
Trackbacks
Trackback specific URI for this entry
No Trackbacks
