Gerakan Indonesia Go Opensource (IGOS) sudah berumur kurang lebih 6 tahun sejak dicanangkan 30 Juni 2004. Deklarasinya dilakukan bersama-sama oleh beberapa Kementrian, waktu itu. Tapi sampai hari ini IGOS masih terasa kurang sekali gregetnya. Penetrasinya masih terlalu jauh dari yang diharapkan. Bahkan kenaikan penjualan PC, di Indonesia justru mendorong juga kenaikan ranking tingkat pembajakan Indonesia di dunia. Saat ini no.8 tertinggi di dunia dengan tingkat pembajakan diatas 85%, sebuah prosentase yang mengerikan.
Thursday, June 17. 2010
IGOS: Perlu Teladan dan Militansi
Bundel Perangkat Keras
Dengan semakin terjangkaunya harga komputer, terutama pada jenis komputer jinjing seperti netbook dan notebook, maka kecenderungan pembelian untuk kebutuhan personal justru mengarah ke komputer jinjing dibanding komputer desktop. Bagi pengguna pribadi, spesifikasi perangkat keras dari komputer jinjing saat ini sudah cukup untuk melakukan pekerjaan harian seperti mengetik, presentasi dan berinternet. Umumnya penjualan komputer jinjing ini sudah dibundel dengan sistem operasi tertentu. Sadar atau tidak sadar, ini bisa menguntungkan, bisa pula malah merugikan.
Banyak para penggiat Opensource menolak keras cara bundel seperti ini, karena ini berarti adalah pemaksaan pembelian yang tidak hemat. Tapi di lain sisi, penjualan komputer jinjing yang tidak dibundel dengan sistem operasi justru memicu pragmatisme lain berupa instalasi langsung secara ilegal piranti lunak berbayar: sebuah jalan pembajakan baru.
Padahal semuanya selalu bisa disiasati. Menolak sama sekali bundel sistem operasi, silahkan dilakukan. Tapi ambil praktisnya, bahwa meskipun pembelian komputer jinjing itu sudah mengikutkan sistem operasinya, kita masih bisa menggunakan piranti lunak opensource untuk melakukan banyak pekerjaan: sebutlah Office Suite. Tentu saja saya mengacu pada penggunaan OpenOffice. Jika banyak orang masih hanya mengenal Office Suite berbayar tertentu, inilah sebenarnya tugas IGOS. Gerakan IGOS setidaknya harus dimulai dari kampanye penggunaan OpenOffice.
Teladan
Di sebuah negeri yang benar-benar kental dengan budaya paternalistik, banyak yang dilakukan masyarakat mengikuti perilaku, sikap, cara pandang dan cara berpikir orang yang dianggap pemimpin-nya. Sebutlah seorang patron, di Indonesia sadar atau tidak sadar akan diikuti orang banyak. Jika hal-hal baik yang bisa dicontohkan seorang pemimpin, maka perilakunya yang diikuti orang banyak disebut teladan.
IGOS pun butuh teladan, butuh kepemimpinan. Membandingkan dengan hal-hal lainnya, setuju atau tidak setuju saya akan menyebut gerakan IGOS adalah hal-hal kebaikan. Opensource mengandung kebaikan lebih banyak dari gerakan memerangi piranti lunak ilegal dengan cara membayar. IGOS adalah alternatif baik mengurangi ketergantungan pada penyedia piranti lunak dari luar Indonesia, mengurangi belanja dari pembayaran legalitas penggunaan piranti lunak impor.
Kemandirian ini bisa ditunjukkan dengan teladan. Jika negara India adalah mereka seperti saat ini adalah karena di awal-awal mereka merdeka, ada teladan kultural yang luarbiasa dari seorang pemimpin mereka, Mahatma Gandhi. Gandhi melakukan gerakan perlawanan dalam perjuangan kemerdekaan India dengan Swadeshi. Gerakan kemandirian dengan menggunakan produk mereka sendiri. Gandhi memulainya dengan membuat sendiri bajunya: memintal dan menenun sendiri kain bajunya. Selebihnya ini berarti juga berlaku untuk produk-produk lainnya saat itu, seperti garam misalnya.
Seperti tekstil dan garam, kita pun cenderung mengurangi kemandirian karena begitu banyak yang bisa didapat dengan mudah dari pasar dunia. Piranti lunak adalah salah satu contohnya. Melawan pembajakan bisa dilakukan dengan meningkatkan kemandirian, tidak hanya dengan upaya pelegalan dengan pembelian. Pembelian piranti lunak dalam jumlah besar harus dibayangkan sama dengan pelarian modal ke negeri lain penyedia piranti lunak impor tersebut. Tidak ada keterlibatan apapun dari sumberdaya Indonesia dalam produksi piranti lunak tersebut, tidak ada keuntungan apapun yang didapat dari pembelian piranti lunak impor selain dukungan teknis yang kurang memadai dan remah-remah distribusi.
Butuh sebuah teladan dari seorang pemimpin besar atau orang yang dianggap pemimpin rakyat untuk mempopulerkan IGOS dalam rangka meningkatkan kemandirian.
Militansi
Sebenarnya dimana pun pada sebuah keteladanan, ada militansi. Militansi tak harus selalu diasosiasikan dengan kengototan dalam perjuangan fisik. Militansi juga bisa berupa perjuangan kultural. IGOS adalah gerakan kultural yang butuh militansi. Militansi ini baik sekali jika dilakukan oleh seorang pemimpin. Miliansi tersebut bisa berupa hal sederhana: penggunaan secara fanatik, sampai dalam cakupan yang lebih besar: mendorongnya ke ranah kebijakan.
Harus ada semangat yang menyentuh kesadaran dan kepedulian masyarakat luas dengan militansi. India, China, beberapa negara Amerika Latin sangat menyadari hal ini. Meskipun pada dasarnya hanyalah pemilihan piranti lunak, tetapi pengaruhnya besar sekali jika pemerintah yang berwenang atau pemimpin yang berkuasa memerintahkan jajarannya untuk bersikap militan soal kemandirian. Semangat ini akan ditangkap publik, rakyatnya, sebagai bentuk hal atau tindakan yang perlu diikuti, jika memiliki alasan dan semangat yang jelas baik. Sikap militan ini seharusnya menjadi artikulasi dari dasar-dasar perjuangan kemandirian nasional. Dalam banyak aspek, militansi ini justru akan menumbuhkembangkan industri piranti lunak lokal, para pengembang independen dan jasa pengembangan layanan komersial berbasis opensource.
Kalkulasi Sederhana
Pada dasarnya, sudah berbusa-busa para penggiat opensource telah memaparkan fakta perbandingan penggunaan piranti lunak opensource dan bukan, terutama dalam perhitungan total biaya kepemilikan - TCO (Total Cost of Ownership). Fakta-fakta itu didukung banyak hal lain selain dari hanya biaya pengadaan awal. Biaya pemeliharaan, perlindungan keamanan dan kustomisasi menjadi komponen-komponen tambahan yang membuat fakta bahwa penggunaan piranti lunak opensource jelas lebih menguntungkan. Tapi soal ini ternyata masih jauh dari sentuhan kalangan pengambil kebijakan: eksekutif, wakil rakyat dan bahkan akademisi.
Neelie Kroes dari Komisi Teknologi Informasi (TI) Eropa bahkan menukas, bahwa memilih solusi TI selain opensource akan membuat sebuah negara bangsa "unintentionally locked into propietary technology for decades". Dan pernyataan itu tak berhenti disitu, ada kekerasan sikap yang rasional, ada resiko yang ditegaskan jika memilih solusi selain TI selain opensource.
Ini bukanlah berarti kita harus mengikuti apa yang dilakukan Eropa. Itu ada baiknya kita perhatikan mengapa kumpulan negara-negara maju tersebut mengambil sikap seperti itu. Eropa, sudah semestinya melakukan hal itu, menurut kalkulasi saya. Ada pelarian modal belanja solusi TI ke vendor-vendor propietary software yang kebetulan dominan di Amerika Serikat. Amat tak bijak dalam kalkulasi sederhana membelanjakan milyaran Euro untuk solusi yang tak terbuka untuk diaudit, tak terjamin keamanannya dan mengunci pada penyedia piranti lunak tertentu saja. Kustomisasi justru bisa menghadapkan mereka pada ancaman pelanggaran paten. Ini sudah disadari oleh China, India, Korea dan negara-negara Amerika Latin: Venezuela, Colombia, Brazil dll.
Tentu menggelikan, jika kita berhutang pada negara-neraga kreditor untuk membeli dan menggunakan solusi TI yang penjualnya notabene adalah mereka sendiri juga. Kapan kita akan menyadari hal ini? Militansi dan Teladan kepemimpinan haruslah dimulai dari pemerintah. Jika semua proyek-proyek pembangunan ICT menggunakan solusi opensource, seperti proyek internet Desa Pintar, tentu akan memicu gelombang pengembangan dan implementasi lanjutan dengan solusi opensource. Jika pemerintah setidaknya memulai dari jargon, demi penghematan devisa maka instansi pemerintah wajib menggunakan solusi opensource, maka bisa dibayangkan akan ada gelombang besar pengembangan solusi TI berbasis opensource dari vendor-vendor lokal. Ke depan ini akan membuka kemungkinan baru yang lebih banyak, kemandirian TI, keterbukaan teknologi, jaminan keamanan dan dukungan teknis yang lebih baik. Ini tak hendak mengklaim bahwa solusi selain opensource lebih tak aman, tetapi haruslah dimengerti, bahwa selain opensource berarti tak mengijinkan siapapun membuka kode sumbernya untuk dipelajari dan diaudit metode kerjanya. Artinya ini terang-terangan membuka lubang bagi resiko keamanan data, karena kontrol tak datang dari pemilik sistem (yaitu kita) tapi justru dari penyedia solusi piranti lunak tersebut.
Tak Google, IBM, Microsoft, Apple atau siapapun berhak mengontrol sistem kita, memperbarui isi sistem kita dengan piranti lunak yang tak mengijinkan kita mengaudit kode sumbernya. Hanya solusi opensource yang membuka kemungkinan apapun bagi kita. Dan solusi ini pun jauh lebih menghemat devisa, karena selanjutnya devisa yang sebelumnya dibelanjakan untuk piranti lunak dan spesifikasi perangkat keras mahal yang disarankan vendornya bisa dipakai untuk membayar subsisi BBM, listrik dan membuka lapangan kerja lebih banyak di bidang TI. Bagaimana wahai para pembuat dan pelaksana kebijakan negeri?
Dengan semakin terjangkaunya harga komputer, terutama pada jenis komputer jinjing seperti netbook dan notebook, maka kecenderungan pembelian untuk kebutuhan personal justru mengarah ke komputer jinjing dibanding komputer desktop. Bagi pengguna pribadi, spesifikasi perangkat keras dari komputer jinjing saat ini sudah cukup untuk melakukan pekerjaan harian seperti mengetik, presentasi dan berinternet. Umumnya penjualan komputer jinjing ini sudah dibundel dengan sistem operasi tertentu. Sadar atau tidak sadar, ini bisa menguntungkan, bisa pula malah merugikan.
Banyak para penggiat Opensource menolak keras cara bundel seperti ini, karena ini berarti adalah pemaksaan pembelian yang tidak hemat. Tapi di lain sisi, penjualan komputer jinjing yang tidak dibundel dengan sistem operasi justru memicu pragmatisme lain berupa instalasi langsung secara ilegal piranti lunak berbayar: sebuah jalan pembajakan baru.
Padahal semuanya selalu bisa disiasati. Menolak sama sekali bundel sistem operasi, silahkan dilakukan. Tapi ambil praktisnya, bahwa meskipun pembelian komputer jinjing itu sudah mengikutkan sistem operasinya, kita masih bisa menggunakan piranti lunak opensource untuk melakukan banyak pekerjaan: sebutlah Office Suite. Tentu saja saya mengacu pada penggunaan OpenOffice. Jika banyak orang masih hanya mengenal Office Suite berbayar tertentu, inilah sebenarnya tugas IGOS. Gerakan IGOS setidaknya harus dimulai dari kampanye penggunaan OpenOffice.
Teladan
Di sebuah negeri yang benar-benar kental dengan budaya paternalistik, banyak yang dilakukan masyarakat mengikuti perilaku, sikap, cara pandang dan cara berpikir orang yang dianggap pemimpin-nya. Sebutlah seorang patron, di Indonesia sadar atau tidak sadar akan diikuti orang banyak. Jika hal-hal baik yang bisa dicontohkan seorang pemimpin, maka perilakunya yang diikuti orang banyak disebut teladan.IGOS pun butuh teladan, butuh kepemimpinan. Membandingkan dengan hal-hal lainnya, setuju atau tidak setuju saya akan menyebut gerakan IGOS adalah hal-hal kebaikan. Opensource mengandung kebaikan lebih banyak dari gerakan memerangi piranti lunak ilegal dengan cara membayar. IGOS adalah alternatif baik mengurangi ketergantungan pada penyedia piranti lunak dari luar Indonesia, mengurangi belanja dari pembayaran legalitas penggunaan piranti lunak impor.
Kemandirian ini bisa ditunjukkan dengan teladan. Jika negara India adalah mereka seperti saat ini adalah karena di awal-awal mereka merdeka, ada teladan kultural yang luarbiasa dari seorang pemimpin mereka, Mahatma Gandhi. Gandhi melakukan gerakan perlawanan dalam perjuangan kemerdekaan India dengan Swadeshi. Gerakan kemandirian dengan menggunakan produk mereka sendiri. Gandhi memulainya dengan membuat sendiri bajunya: memintal dan menenun sendiri kain bajunya. Selebihnya ini berarti juga berlaku untuk produk-produk lainnya saat itu, seperti garam misalnya.
Seperti tekstil dan garam, kita pun cenderung mengurangi kemandirian karena begitu banyak yang bisa didapat dengan mudah dari pasar dunia. Piranti lunak adalah salah satu contohnya. Melawan pembajakan bisa dilakukan dengan meningkatkan kemandirian, tidak hanya dengan upaya pelegalan dengan pembelian. Pembelian piranti lunak dalam jumlah besar harus dibayangkan sama dengan pelarian modal ke negeri lain penyedia piranti lunak impor tersebut. Tidak ada keterlibatan apapun dari sumberdaya Indonesia dalam produksi piranti lunak tersebut, tidak ada keuntungan apapun yang didapat dari pembelian piranti lunak impor selain dukungan teknis yang kurang memadai dan remah-remah distribusi.
Butuh sebuah teladan dari seorang pemimpin besar atau orang yang dianggap pemimpin rakyat untuk mempopulerkan IGOS dalam rangka meningkatkan kemandirian.
Militansi
Sebenarnya dimana pun pada sebuah keteladanan, ada militansi. Militansi tak harus selalu diasosiasikan dengan kengototan dalam perjuangan fisik. Militansi juga bisa berupa perjuangan kultural. IGOS adalah gerakan kultural yang butuh militansi. Militansi ini baik sekali jika dilakukan oleh seorang pemimpin. Miliansi tersebut bisa berupa hal sederhana: penggunaan secara fanatik, sampai dalam cakupan yang lebih besar: mendorongnya ke ranah kebijakan.
Harus ada semangat yang menyentuh kesadaran dan kepedulian masyarakat luas dengan militansi. India, China, beberapa negara Amerika Latin sangat menyadari hal ini. Meskipun pada dasarnya hanyalah pemilihan piranti lunak, tetapi pengaruhnya besar sekali jika pemerintah yang berwenang atau pemimpin yang berkuasa memerintahkan jajarannya untuk bersikap militan soal kemandirian. Semangat ini akan ditangkap publik, rakyatnya, sebagai bentuk hal atau tindakan yang perlu diikuti, jika memiliki alasan dan semangat yang jelas baik. Sikap militan ini seharusnya menjadi artikulasi dari dasar-dasar perjuangan kemandirian nasional. Dalam banyak aspek, militansi ini justru akan menumbuhkembangkan industri piranti lunak lokal, para pengembang independen dan jasa pengembangan layanan komersial berbasis opensource.
Kalkulasi Sederhana
Pada dasarnya, sudah berbusa-busa para penggiat opensource telah memaparkan fakta perbandingan penggunaan piranti lunak opensource dan bukan, terutama dalam perhitungan total biaya kepemilikan - TCO (Total Cost of Ownership). Fakta-fakta itu didukung banyak hal lain selain dari hanya biaya pengadaan awal. Biaya pemeliharaan, perlindungan keamanan dan kustomisasi menjadi komponen-komponen tambahan yang membuat fakta bahwa penggunaan piranti lunak opensource jelas lebih menguntungkan. Tapi soal ini ternyata masih jauh dari sentuhan kalangan pengambil kebijakan: eksekutif, wakil rakyat dan bahkan akademisi.Neelie Kroes dari Komisi Teknologi Informasi (TI) Eropa bahkan menukas, bahwa memilih solusi TI selain opensource akan membuat sebuah negara bangsa "unintentionally locked into propietary technology for decades". Dan pernyataan itu tak berhenti disitu, ada kekerasan sikap yang rasional, ada resiko yang ditegaskan jika memilih solusi selain TI selain opensource.
Ini bukanlah berarti kita harus mengikuti apa yang dilakukan Eropa. Itu ada baiknya kita perhatikan mengapa kumpulan negara-negara maju tersebut mengambil sikap seperti itu. Eropa, sudah semestinya melakukan hal itu, menurut kalkulasi saya. Ada pelarian modal belanja solusi TI ke vendor-vendor propietary software yang kebetulan dominan di Amerika Serikat. Amat tak bijak dalam kalkulasi sederhana membelanjakan milyaran Euro untuk solusi yang tak terbuka untuk diaudit, tak terjamin keamanannya dan mengunci pada penyedia piranti lunak tertentu saja. Kustomisasi justru bisa menghadapkan mereka pada ancaman pelanggaran paten. Ini sudah disadari oleh China, India, Korea dan negara-negara Amerika Latin: Venezuela, Colombia, Brazil dll.
Tentu menggelikan, jika kita berhutang pada negara-neraga kreditor untuk membeli dan menggunakan solusi TI yang penjualnya notabene adalah mereka sendiri juga. Kapan kita akan menyadari hal ini? Militansi dan Teladan kepemimpinan haruslah dimulai dari pemerintah. Jika semua proyek-proyek pembangunan ICT menggunakan solusi opensource, seperti proyek internet Desa Pintar, tentu akan memicu gelombang pengembangan dan implementasi lanjutan dengan solusi opensource. Jika pemerintah setidaknya memulai dari jargon, demi penghematan devisa maka instansi pemerintah wajib menggunakan solusi opensource, maka bisa dibayangkan akan ada gelombang besar pengembangan solusi TI berbasis opensource dari vendor-vendor lokal. Ke depan ini akan membuka kemungkinan baru yang lebih banyak, kemandirian TI, keterbukaan teknologi, jaminan keamanan dan dukungan teknis yang lebih baik. Ini tak hendak mengklaim bahwa solusi selain opensource lebih tak aman, tetapi haruslah dimengerti, bahwa selain opensource berarti tak mengijinkan siapapun membuka kode sumbernya untuk dipelajari dan diaudit metode kerjanya. Artinya ini terang-terangan membuka lubang bagi resiko keamanan data, karena kontrol tak datang dari pemilik sistem (yaitu kita) tapi justru dari penyedia solusi piranti lunak tersebut.
Tak Google, IBM, Microsoft, Apple atau siapapun berhak mengontrol sistem kita, memperbarui isi sistem kita dengan piranti lunak yang tak mengijinkan kita mengaudit kode sumbernya. Hanya solusi opensource yang membuka kemungkinan apapun bagi kita. Dan solusi ini pun jauh lebih menghemat devisa, karena selanjutnya devisa yang sebelumnya dibelanjakan untuk piranti lunak dan spesifikasi perangkat keras mahal yang disarankan vendornya bisa dipakai untuk membayar subsisi BBM, listrik dan membuka lapangan kerja lebih banyak di bidang TI. Bagaimana wahai para pembuat dan pelaksana kebijakan negeri?
Trackbacks
Trackback specific URI for this entry
No Trackbacks
